JABARTANDANG.COM,” – Perumahan Rakyat sangatlah di nanti2 oleh rakyat indonesia yang saat ini makin bertambah keluarga pemula di indonesia. Kebutuhan rumah sangat dibutuhkan khususnya untuk kelas MBR masyarakat bawah rendah.
Dalam kepemilikan rumah tapak atau rumah subsidi diatur oleh KemenPUPR dalam surat keputusan no 689/KPTS/M/2023. Baik harga ,luas tanah ,luas bangunan ,hingga maksimal penghasilan serta spesifikasinya. Karena Rumah Tapak atau FLPP itu diperuntukan segmen MBR masyarakat berpenghasilan rendah yang dananya menggunakan anggaran APBN.
Dalam pelaksanaan SK mentri itu menjadi tanggung jawab Dirjen Penyediaan Perumahan yang saat ini di jabat oleh Iwan Suprijanto.ST.MT.
Melihat kebutuhan rumah backlog mismatch diindonesia sekitar 12 ,72 juta unit rumah , pemerintah mengucurkan anggaran APBN sebesar Rp. 111.46 trilyun untuk membiayai sebanyak 1.269.122 unit rumah .dengan mekanisme subsidi FLPP (fasiltas likuiditas pembiayaan perumahan) bunga fix 5% tenor 20 tahun.
Pemerintah berharap penyerapan anggaran (accessebility) dan penyediaan rumah bisa terealisasi .
Ketua Presidium Corong Jabar. Yusup Sumpena,.S.H. (Kang Iyus)
Ketua Presidium Corong Jabar yang merupakan wadah perkumpulan Tokoh2 ,politik ,ekonomi ,akademisi dan profesi Saudara Yusuf Sumpena.SH. yang dikenal panggilan Kang Iyus menyikapi permasalahan penyediaan rumah bersubsidi yang saat ini setelah pandemi covid sudah mulai menggeliat , namun disisi lain yang harus diperhatikan dalam menyerap dan merealisasikan harus ada perhatian khusus dan harus lebih focus baik dari pihak pemerintah maupun dari mitra pemerintah yaitu lembaga perumahan REI ,APERSI dan perbankan.
Kang Iyus berharap siapapun presiden yang terpilih tahun 2024 dalam kabinetnya ada Kementrian perumahan KEMENPERA masuk jajaran kementrian tersendiri ( tidak dibawah dirjen atau dirangkap dalam lementrian lain ) hal ini pernah tersendiri dalam kabinet sebelumnya . Hal ini sangat penting karena baclog perumahan harus lebih focus ,saat ini urusan perumahan kewenangan Dirjen Penyediaan perumahan dibawah kementrian PUPR .
Bisnis proferty ini banyak sekali melibatkan institusi mulai perizinan ,penyertifikatan , selain perizinan juga penyediaan lahan yang saat ini sulit karena mencari lahan murah , bahan bakupun rentan terhadap inflasi ,semua akan mempengaruhi cashflow akhirnya pengaruh ke harga jual rumah . Saat ini pemerintah mempatok harga jual subsidi tidak boleh lebih dari 160 juta/ unit.
Peranan pihak perbankan dalam penyerapan anggaran rumah KPR subsidi harus berperan aktif karena yang saya perhatikan hanya beberapa bank saja yang menerima KPR subsidi ,yang lainnya bergelut di KPR rumah komercial.sehingga dalam merealisasikan progran FLPP ini butuh integritas dan sinergitas pihak pemerintah , Pengembang dan perbankan .demikian tutur kang iyus ketua Presidium Corong Jabar Juga Pengurus Kadin Jabar. ( Iwan )
%20MASUK%20DALAM%20JAJARAN%20KABINET%20BARU){kind=link}