Jabartandang.com,” – Pendidikan sangat penting dan menjadi dasar dalam meningkatkan kwalitas bangsa .
Dalam menyikapi dunia pendidikan selama 10 tahun khususnya akhir2 ini seperti persaingan yang tidak logis hal ini tidak sehat untuk program peningkatan sumber daya manusia generasi bangsa
Sebagai Ketua presidium Corong Jabar wadah para politisi multi partai ,Akademisi ,profesi dan budayawan Jawa Barat Yusuf sumpena .SH.Spm yang dikenal panggilan *Kang Iyus* menyoroti danl mengkaji dunia pendidikan dijawa barat , Kita perhatikan dan kita kaji fasilitas sekolah pendidikan tingkat Sekolah menengah dan tingkat atas khususnya di jawa barat.Jumlah SMP sawasta 3.843 sekolah , SMP negeri 1.982 sekolah , *jumlah 5.825 sekolah* .Untuk fasilita sekolah tingkat SMA swasta 1.711 sekolah ,SMA negeri 514 sekolah ,SMK swasta 2.617 sekolah, SMK Negeri 288 sekolah , *jumlah SMA Negeri dan SMK Negeri 804 sekolah* . Perbandingan Sekolah *SMP negeri/swasta 5.825 – 804 SMAN/SMKN = 5021 Sekolah*
Secara analisa logika matematika ada ketidak seimbangan yang terbalik jumlah SMP dengan SMA/SMK apalagi jika fasilitas SMK/SMA Negeri yang menjadi tujuan utama jauh dari kapasitas layak .Hal ini akan selalu menimbulkan permasalahan pada saat PPDB karena penuh ketidak adilan dalam menikmati dunia pendidikan ditambah diberlakukan permendikbud no 1 tahun 2021 sistim Zonasi semakin sulit untuk masuk ke sekolah tingkat atas negeri.
Untuk pendidikan tingkat atas ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab provinsi dan angka diatas itu provinsi jawa barat artinya Sebagai kepala Daerah yaitu Gubernur .
APBD provinsi jawa barat tahun anggaran 2025
Rp.29.93 triliyun apakah ini sudah termasuk pembangunan sekolah tingkat atas negeri ? Jika di orientasikan anggaran pendidikan untuk pembangunan fasilitas sekolah 20 % dan ditambah alokasi bantuan dari pemerintah pusat maka akan sangat membantu penyediaan fasilitas sekolah tingkat atas. Tutur Kang Iyus
Kang Iyus menambahkan bahwa Kota Bandung sebagai ibu kota jawa Barat memiliki 30 kecamatan , fasilita sekolah SMA Negeri dari 30 kecamatan ada 12 kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri sungguh ironis sekali
Presiden terpilih telah dilantik tanggal 20/10/2004 peka dan sangat memperhatikan terhadap dunia pendidikan guna meningkatkan kwalitas sumber daya manusia membentuk menteri pendidikan dan dibantu oleh wamen sesuai dengan tingkat pendidikannya hal ini sangat positif akan lebih fokus dalam program kebijakannya. Ini harus segera di respon oleh gubernur ,wali kota dan bupati .(Red)
