Cirebon- Jabartandang.com,” – Kota Cirebon kembali menjadi saksi perjalanan demokrasi melalui Pemilu serentak dan Pilkada 2024 yang berlangsung aman dan tertib. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, Pj Wali Kota Cirebon, Dr. (C) Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., didampingi oleh Pj Sekda Dr. H. Iing Daiman, S.I.P., M.Si., dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Sutikno Ap, M.Si., menghadiri rapat evaluasi di Grage Hotel pada Kamis, 23 Januari 2025.
Pemilu 2024, meskipun berjalan lancar, menyisakan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah menurunnya tingkat partisipasi pemilih yang hanya mencapai 66%, turun dibanding Pilkada 2018 yang mencapai 73%. Selain itu, angka suara tidak sah yang mencapai 6% dari total suara atau sekitar 14.000 suara juga menjadi sorotan utama dalam rapat evaluasi ini.
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari panitia pemungutan suara hingga aparat keamanan dan masyarakat. “Dedikasi dan kerja keras kita semua sangat berarti bagi terselenggaranya pesta demokrasi yang berjalan baik,” ungkapnya.
Namun, apresiasi ini diiringi refleksi mendalam. Penurunan partisipasi pemilih mencerminkan tantangan serius dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pj Wali Kota menekankan perlunya program pendidikan politik yang lebih intensif dan relevan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. “Tujuannya agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya hak suara dalam proses demokrasi,” tegasnya.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam Pemilu 2024 membawa kemudahan, namun juga menghadirkan tantangan baru. Gangguan jaringan dan keterbatasan pemahaman teknis menjadi kendala yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, Pj Wali Kota menyoroti pentingnya pelatihan intensif bagi petugas pemilu dan penguatan infrastruktur teknologi. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu di masa depan.
Masalah penyebaran hoaks juga menjadi perhatian utama dalam evaluasi ini. Informasi palsu tidak hanya berpotensi memecah belah masyarakat tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap proses pemilu. Pj Wali Kota mengajak semua pihak untuk memperkuat literasi digital di masyarakat. “Masyarakat perlu bijak dalam menerima dan menyaring informasi di era media sosial ini,” ujarnya.
Sosialisasi yang relevan dan menyentuh kebutuhan masyarakat disebut sebagai kunci untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Pj Wali Kota mendorong penggunaan pendekatan kreatif dalam kampanye pendidikan politik, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dan sadar akan pentingnya hak pilih.
Sinergi untuk Demokrasi yang Lebih Baik
Mengakhiri rapat evaluasi, Pj Wali Kota menegaskan bahwa demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan harus terus diperkuat untuk menghadapi tantangan demokrasi ke depan. “Semoga evaluasi ini menjadi refleksi bagi kita semua, demi pemilu yang lebih baik dan matang di masa mendatang,” pungkasnya.
Evaluasi ini menjadi cermin penting bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk tidak hanya mengidentifikasi kekurangan tetapi juga merumuskan langkah progresif ke depan. Pendidikan politik, literasi digital, dan penguatan teknologi harus menjadi prioritas untuk memastikan kualitas demokrasi yang lebih baik. Dengan membangun sinergi antara semua pihak, Kota Cirebon berpeluang menjadi teladan dalam menyelenggarakan pemilu yang transparan, inklusif, dan bermartabat. (Burhan)
