Jabartandang.com,” – Para pemerhati kebijakan publik yang tergabung dalam gerakan Corong Jabar menyerukan agar seluruh elemen masyarakat, akademisi, aktivis, dan media di Jawa Barat bersatu dalam upaya memerangi praktik korupsi yang dinilai masih mengakar dan sistemik di berbagai level pemerintahan daerah.
Korupsi tidak lagi bersifat sporadis, tapi sudah masuk ke dalam jaringan yang menghambat pembangunan, mencederai kepercayaan publik, serta merampas hak-hak dasar masyarakat. Terlebih di masa transisi pemerintahan pasca Pilkada 2024, indikasi transaksi kekuasaan, manipulasi proyek, dan pengamanan kasus mulai tampak di permukaan.
“Ini bukan soal satu dua orang yang serakah, ini soal sistem yang terus dibiarkan rusak. Kami tidak akan diam,” Ungkap Ketua Presidium Corong Jabar” (Yusup Sumpena,.S.H,.Spm) Yang biasa di panggil Kang Iyus.
Corong Jabar menilai bahwa peran masyarakat sipil harus ditingkatkan untuk mengimbangi lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah dan lambannya penanganan dari aparat penegak hukum.
Gerakan ini menuntut:
1. Transparansi total dalam setiap proyek APBD, mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan.
2. Keterbukaan informasi publik yang tidak boleh ditutupi atas dalih administratif.
3. Partisipasi masyarakat dalam setiap audit dan evaluasi proyek daerah.
4. Dukungan penuh dari media dan kampus untuk mengungkap dan menekan praktik korupsi.
5. Penguatan peran KPK, Kejaksaan, dan BPKP di lingkup Jawa Barat secara kolaboratif.
“Kami akan terus menyuarakan, mengawal, dan membongkar. Korupsi harus dilawan, bukan dinegosiasikan,” Ungkap Kang Iyus.
Corong Jabar juga mengajak seluruh elemen muda dan netizen di Jawa Barat untuk ikut serta dalam gerakan digital pemantauan anggaran publik melalui kanal-kanal informasi terbuka.(Redaksi)
