Purwakarta- Jabartandang.com// Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia ( AWPI) Kabupaten Purwakarta yang diketuai oleh
Ramaldi,sangat menyayangkan dugaan keterlibatan oknum yang mengaku dekat dengan Bupati Purwakarta dalam mengatur hingga menunda kerjasama media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa oknum tersebut menentukan media mana yang berhak menjalin kerjasama dan menentukan besarnya nilai kerjasama yang diberikan.
Praktek seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan media-media yang layak namun tidak mendapatkan kesempatan kerjasama. Proses seleksi yang seharusnya berdasarkan kompetensi dan kualitas jurnalistik dikhawatirkan terdistorsi oleh intervensi oknum yang memanfaatkan kedekatannya dengan pejabat.
“Keberadaan oknum yang mengatur kerjasama media ini juga berpotensi melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang terkait dengan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Ramaldi.
Dugaan ini perlu diselidiki secara tuntas oleh pihak berwenang untuk memastikan apakah ada pelanggaran hukum dan etika yang terjadi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah, khususnya yang menyangkut kerjasama dengan pihak lain, merupakan suatu keharusan. Senin 28 April 2025,
Publik berhak mengetahui bagaimana proses kerjasama tersebut berlangsung dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Semoga pihak terkait dapat segera memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi terkait isu ini, sehingga masyarakat dapat mengetahui kebenarannya dan menghindari persepsi negatif yang dapat merusak citra pemerintahan Purwakarta.
( Andi)
