JABAR – Jabartandang.com,” – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghapus kewajiban penggunaan KTP asli pemilik lama dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor menandai langkah strategis dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berimplikasi signifikan terhadap tata kelola, transparansi, serta potensi praktik penyimpangan di tingkat operasional layanan seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Secara akademik, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk intervensi struktural dalam memutus mata rantai praktik ekonomi informal yang selama ini diduga berkembang di ruang-ruang pelayanan publik. Salah satu praktik yang kerap disorot adalah penggunaan “jasa perantara” atau biro jasa dalam pengurusan pajak kendaraan, yang dalam beberapa kasus diduga menjadi medium terjadinya pungutan liar (pungli).
Simulasi Dampak Ekonomi terhadap Praktik Informal Untuk memahami implikasi kebijakan ini, dilakukan pendekatan simulasi berbasis asumsi konservatif hingga moderat:
Simulasi Skala Rendah (Low-Scale Scenario)
Dengan asumsi biaya tambahan informal sebesar Rp150.000 per transaksi, dan distribusi tertentu kepada pihak perantara serta oknum internal, maka pada volume 50 transaksi per hari, potensi perputaran dana informal dapat mencapai Rp5.000.000 per hari atau sekitar Rp120.000.000 per bulan (dengan asumsi 24 hari kerja).
Simulasi Skala Tinggi (High-Scale Scenario)
Pada wilayah dengan tingkat transaksi kendaraan tinggi, dengan asumsi biaya informal Rp300.000 per berkas dan volume 200 transaksi per hari, potensi perputaran dana dapat mencapai Rp40.000.000 per hari atau sekitar Rp960.000.000 per bulan dalam satu titik layanan.
Simulasi ini tidak dimaksudkan sebagai angka faktual, melainkan sebagai ilustrasi akademik untuk menggambarkan besarnya potensi ekonomi yang beredar di luar sistem resmi apabila praktik tersebut benar terjadi.
Respons Institusional dan Dinamika Implementasi.
Temuan di lapangan menunjukkan adanya variasi respons antar unit layanan Samsat, termasuk kehati-hatian dalam implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan kebutuhan koordinasi lintas institusi seperti Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Dalam perspektif administrasi publik, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk bureaucratic inertia atau resistensi struktural yang lazim terjadi dalam setiap proses perubahan kebijakan.
Namun demikian, persepsi publik yang berkembang mengindikasikan adanya ketidakpercayaan terhadap sebagian aparatur, yang mengarah pada dugaan bahwa resistensi tersebut tidak sepenuhnya bersifat administratif, melainkan juga terkait dengan hilangnya sumber pendapatan nonformal.
Implikasi Kebijakan dan Reformasi Tata Kelola
Kebijakan ini memiliki beberapa implikasi penting:
Peningkatan Aksesibilitas Layanan Publik: Mengurangi hambatan administratif bagi wajib pajak.
Penguatan Transparansi: Meminimalisasi ruang interaksi yang berpotensi disalahgunakan.
Efisiensi Ekonomi: Mengalihkan biaya informal menjadi penghematan langsung bagi masyarakat.
Pemberantasan Korupsi Sistemik: Menutup celah praktik pungli yang telah berlangsung lama.
Dalam kerangka good governance, langkah ini mencerminkan upaya konkret menuju birokrasi yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Secara keseluruhan, kebijakan penghapusan kewajiban KTP pemilik lama dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor bukan sekadar inovasi administratif, melainkan bagian dari reformasi struktural yang berpotensi mengganggu ekosistem ekonomi informal yang telah mengakar. Oleh karena itu, dinamika resistensi yang muncul perlu dibaca secara kritis namun objektif, dengan tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah serta berbasis pada data empiris.
Pengawasan publik, komitmen institusional, serta konsistensi implementasi menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar mencapai tujuan utamanya: menghadirkan layanan publik yang bersih, adil, dan berintegritas. (Redaksi)
