Bandung, Jabartandang.com,” – 25 Mei 2026 – Bertempat di Ruang Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) Lantai 3 DPRD Kota Bandung, telah dilaksanakan rapat audiensi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna membahas aspirasi masyarakat terkait kejelasan batas tanah makam dan rencana pembentengan permanen di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rancacili.
Audiensi ini dihadiri oleh perwakilan RW 11 dan RW 13 Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, unsur Dinas CIPTABINTAR Kota Bandung, Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung, Camat Rancasari, serta Lurah Derwati. Dari unsur legislatif, hadir anggota DPRD Kota Bandung, antara lain Andy, Aan, Neneng, satu perwakilan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Ketua Fraksi DPRD Kota Bandung.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari mekanisme partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam merespons kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan aset publik dan fasilitas pemakaman yang memiliki nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan yang tinggi.
Dalam forum audiensi, warga RW 11 dan RW 13 menyampaikan berbagai aspirasi mengenai pentingnya kejelasan batas lahan makam di TPU Rancacili guna menghindari potensi sengketa maupun kesalahpahaman di kemudian hari. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan pembentengan permanen sebagai upaya perlindungan area pemakaman, peningkatan keamanan lingkungan, serta penataan kawasan yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, isu batas lahan dan pembangunan infrastruktur pendukung pada fasilitas umum memerlukan kajian yang komprehensif, baik dari aspek administratif, yuridis, teknis, maupun sosial. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai perangkat daerah dan unsur legislatif dalam audiensi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Perwakilan DPRD Kota Bandung menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan warga melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku. DPRD menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik secara dialogis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menemukan solusi yang konstruktif terkait penataan TPU Rancacili, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola wilayah yang lebih baik, responsif, dan berkeadilan.
Penulis : Iwan
