Bandung, Jabartandang.com,” – 1 Juni 2026 – Revolusi Pancasila mutakhir diperlukan dalam pemerataan keadilan ekonomi di tanah air serta pemahaman Pancasila, terutama di generasi muda, tercipta atas kerelaan bukan karena paksaan/seremonial.
Demikian dikatakan Yudi Latif, Dewan Pakar Majelis Musyawarah Sunda (MMS)/Ketua Badan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) 2018 dalam Pidato Kebangsaan pada “Peringatan Hari Pancasila 2026 MMS” di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Senin (1/6/2026) siang.
Menurut pria asal Sukabumi tersebut, demokrasi setelah Indonesia merdeka kian mengarah demokrasi politik yang hanya menguntungkan segelintir elite serta stabilitas dan keberlanjutan bangsa tidak mantap. Bahkan setelah lebih dari 25 tahun reformasi, demokrasi Indonesia sangat mudah diukur dari spirit Pancasila, apakah memperkuat integrasi nasional atau justru memicu fragmentasi elit dan kepentingan.
“Kalau demokrasi tidak menghasilkan persatuan dan keadilan sosial, berarti ada masalah dalam cara kita mengembangkannya. Peringatan Hari Pancasila 2026 harus menciptakan demokrasi ekonomi dengan titik keadilan keadilan lebih baik di negeri ini, bukan kesenjangan makin terjadi,” katanya di hadapan ratusan audiens di gedung tempat Bung Karno membacakan pledoi saat disidang atas dugaan makar tahun 1930 tersebut.
Turut hadir dalam acara para tokoh MMS, seperti Ketua Badan Pagawe (BP) MMS Andri Perkasa Kantaprawira dan jajarannya, serta para Pinisepuh MMS yakni Prof Ganjar Kurnia (Rektor Unpad dua periode), Nu’man Abdul Hakim (Wagub Jabar 2003-2008), Dr. Eni Sumarni (Anggota DPD RI Jabar 2014-2024), Dr. Ernawan S. Koesoemaatmadja (ahli manajemen), serta Hendi Kuncara Garnita (pengusaha). Juga hadir komunitas aktivis mahasiswa serta perwakilan tokoh suku Aceh, Batak, Lampung, Minang, dan Tionghoa, di Sunda.
Yudi melanjutkan, demokrasi ekonomi menjadi keniscayaan karena revolusi Pancasila bukan gerakan berdarah atau penuh kekerasan melainkan proses radikal untuk mewujudkan simbol kehidupan sehari-hari, yakni persatuan harus diimbangi keseriusan mengembangkan keadilan. Karena tanpa keadilan, persatuan rapuh dan sebaliknya keadilan selalu membutuhkan persatuan.
Ia juga menekankan pentingnya generasi muda memahami Pancasila sebagai nilai universal, bukan sekadar kepentingan negara. “Belajar Pancasila harus membuat orang merasa ikut memiliki, bukan kewajiban yang dipaksakan. Itu panggilan nurani,” tambahnya.
Andri Perkasa Kantaprawira mengatakan, pihaknya telah mendorong dua pemikiran besar dalam salah satu visi MMS mewujudkan agenda Sunda Sarakan dan Sunda Negara.
Yang pertama, kata dia, adalah melalui Pinisepuh I MMS Burhanuddin Abdullah yang telah memimpin pembuatan RUU terkait Sistem Perekonomian Indonesia. Penyusunan berangkat dari ayat 5 pasal 33 UUD 1945 yang intinya mengatur sistem perekonomian nasional dan penguasaan sumber daya alam berada akan diatur lebih lanjut dalam suatu UU.
“Adapun dorongan pemikiran kedua adalah melalui acara ini, yakni implementasi praksis sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia serta hari ini berfokus pada sila ke-4 dengan menitikberatkan pada system demokrasi. Acara hari ini tujuan besarnya adalah memperkuat kembali sistem fungsional permusyaratan dan perwakilan rakyat guna meneguhkan sistem politik Indonesia,” katanya.
Menurut dia, dorongan acara tersebut juga termasuk pembentukan daerah otonomi baru di Jawa Barat. Sebab, dengan 27 kota/kabupaten serta 50 juta penduduk, Jabar terus memperoleh transfer pusat ke daerah lebih kecil daripada Jawa Timur yang memiliki 38 kota/kabupaten.
Apalagi, Bandung disebut Yudi Latif sebagai melting pot pemikiran kebangsaan Indonesia. Karenanya, MMS berencana menjadikan GIM sebagai pusat diskusi, lengkap website dan perpustakaan yang menyimpan pemikiran tokoh BPUPKI, PPKI, hingga pahlawan bangsa. “Dari sini diharapkan lahir pemimpin-pemimpin dengan pemikiran genuine,” kata Andri.
Rahmat Hidayat Djati, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, mengatakan, Pancasila dilahirkan Soekarno antara lain setelah banyak berinteraksi dengan salah satu orang Sunda, Mei Karta. Akan tetapi, fakta yang ada hari ini justru Jawa Barat terus alami ketidakadilan fiskal akibat jumlah kota/kabupaten sedikit.
“Saya menilai elit-elit di Jakarta itu justru paling senang dengan orang Jabar yang nurut dan tak banyak berontak. Walau memberi pajak besar, memberi sumbangsih lintas sektor tak sedikit, tapi masyarakat Sunda itu ikhlas diperlakukan tidak sama dengan suku lain yang kuantitasnya lebih sedikit,” katanya.
Alamsyah Saragih, Dewan Pakar MMS/Ketua Komisi Informasi Pusat 2009-2013, mengatakan, sejarah menunjukkan keadilan suatu bangsa tak hanya dari ideologi. Tapi sekaligus lahirnya konsensus para elit tentang bentuk dan laku operasional sebuah negara. “Tanpa itu, maka kondisi tidak stabil dan berkelanjutan. Maka dalam rangka hari jadi Pancasila, suku bangsa Sunda harus bisa meningkatkan posisi tawarnya untuk tercapai konsensus yang adil ke para elit di Jakarta,” sambungnya. (Pandi)
