Bekasi-Jabartandang.com,” –
Pemerintah provinsi Jawa Barat melalui dinas pendidikan telah resmi menjalin komitmen bersama lembaga pendidikan swasta melalui program Sekolah Swasta Kerjasama (SSK) mulai tahun ajaran 2026/2027 pada Jumat (19/6/2026) lalu.
Lembaga Pendidikan Islam YASPIA yang berlokasi di Jl Raya KH Raden Mamun Nawawi, kp Cibogo, desa Sindang Mulya, kecamatan Cibarusah, kabupaten Bekasi menjadi salah satu lembaga sekolah swasta telah resmi berkolaborasi untuk mendukung Program SSK untuk membuka akses pendidikan bagi siswa dengan ekonomi menengah kebawah belum diterima masuk sekolah negri.
“Alhamdulillah, SMA Islam Yaspia resmi menjalin komitmen bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat.” Ujar Pimpinan Yayasan pendidikan islam Albaqiyatussolihat (YASPIA), KH Drs Ahmad Soleh saat penandatanganan komitmen bersama Sekolah Swasta Kerjasama (SSK), Senin (22/6/2026).
Melalui Program SSK diharapkan terjalinnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sekolah YASPIA menjadi hal penting untuk menjamin murid melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas (SMA).
”Program SSK memberikan kesempatan bagi calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dengan berbagai kemudahan pembiayaan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menunda melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.” Terang KH Dr Ahmad Soleh
Ia mengajak warga Cibarusah khususnya dan warga kabupaten Bekasi untuk mengajak putra putrinya bisa bergabung bersama sekolah SMA Islam Yaspia
”Bagi masyarakat daerah Cibarusah khususnya dan warga kabuaten Bekasi ayo manfaatkan program pendidikan ini untuk bergabung bersama SMA Islam YASPIA ”
Mengenai anggaran SSK, Gubernur Jawa Barat, Dedi Muliyadi menyatakan bahwa anggaran yang akan disediakan Pemprov Jabar untuk membiayai murid bersekolah di sekolah swasta dapat disepakati oleh yayasan sekolah swasta. Pemprov Jabar berencana membantu biaya pendidikan murid di sekolah swasta sebesar Rp2,7 juta pada tahun pertama.
”Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.
Tanpa peran sekolah swasta, anak-anak dengan latar belakang ekonomi tidak mampu yang tidak diterima di sekolah negeri berpotensi tak melanjutkan sekolah. KDM menegaskan, sebagai gubernur, ia berupaya hal itu tidak terjadi.
Ia berharap, murid yang ekonominya tidak mampu dapat memiliki akses pendidikan yang sama seperti murid dengan latar belakang keluarga mampu. Beberapa murid dengan latar belakang ekonomi mampu, kata Dedi, telah memantapkan langkahnya bersekolah di sekolah swasta pada tahun ajaran 2026/2027. Sementara itu, sejumlah murid lain yang terpetakan dalam SPMB 2026 akan bersekolah di sekolah negeri.
(Ade s),***
){kind=link}