Jabartandang.com,” Perlu kita pahami bersama bahwa setiap dana PIPPK atau dana prakarsa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di setiap RW bukanlah dana yang turun secara otomatis atau berdasarkan keputusan sepihak.
Semua proses tersebut diawali dari usulan masyarakat yang disampaikan melalui masing-masing RT. Setiap RT mengidentifikasi kebutuhan di lingkungannya, kemudian mengajukan usulan kepada pihak RW. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas, diprioritaskan, dan diteruskan sesuai dengan mekanisme serta aturan yang berlaku hingga akhirnya dapat direalisasikan melalui program pemerintah.
Artinya, keberhasilan pembangunan infrastruktur di lingkungan kita merupakan hasil dari proses musyawarah, partisipasi warga, dan kerja sama antara RT, RW, serta pemerintah.
Oleh karena itu, mari kita aktif menyampaikan aspirasi melalui RT masing-masing. Jika ada jalan yang rusak, saluran air yang perlu diperbaiki, penerangan yang kurang memadai, atau kebutuhan infrastruktur lainnya, sampaikan melalui forum RT agar dapat diusulkan secara resmi.
Semakin aktif masyarakat berpartisipasi, semakin besar peluang kebutuhan lingkungan dapat masuk dalam skala prioritas pembangunan. Mari kita bersama-sama mengawal setiap proses dengan semangat gotong royong, transparansi, dan saling mendukung demi kemajuan lingkungan kita. (Iwan Setiawan)
