Subang-Jabartandang.com,” – 24 Juli 2026 Laskar NKRI DPC Purwadadi, Kabupaten Subang, mendatangi PT PG Rajawali II untuk melaksanakan audiensi terkait dugaan angkutan tebu yang melebihi kapasitas muatan serta penggunaan jenis kendaraan dalam kegiatan operasional pengangkutan tebu.
Audiensi tersebut telah dijadwalkan sebelumnya dan pemberitahuannya telah ditembuskan kepada unsur Muspika Kecamatan Purwadadi serta Satuan Lalu Lintas (Satlantas) sebagai bentuk koordinasi dan transparansi pelaksanaan kegiatan.
Namun, setibanya di lokasi sesuai jadwal yang telah ditentukan, rombongan Laskar NKRI DPC Purwadadi mendapatkan informasi bahwa audiensi belum dapat dilaksanakan. Pihak PT PG Rajawali II menyampaikan bahwa pertemuan terpaksa ditunda karena jajaran direksi sedang menghadiri kegiatan lain yang waktunya berbenturan dengan jadwal audiensi.
Ketua Billi Irawan Laskar NKRI DPC Purwadadi menyampaikan bahwa tujuan audiensi adalah membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai angkutan tebu yang diduga membawa muatan melebihi kapasitas. Selain itu, pihaknya juga ingin memperoleh penjelasan mengenai jenis kendaraan yang digunakan dalam operasional pengangkutan tebu agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami datang sesuai jadwal yang telah disepakati. Pemberitahuan juga sudah kami sampaikan kepada Muspika dan Satlantas. Kami menghormati keputusan penundaan dari pihak perusahaan dan berharap audiensi dapat segera dijadwalkan kembali agar persoalan ini bisa dibahas secara terbuka dan menghasilkan solusi yang baik bagi semua pihak,” ujar perwakilan Laskar NKRI DPC Purwadadi.
Laskar NKRI DPC Purwadadi berharap pertemuan yang tertunda tersebut dapat segera terlaksana sehingga berbagai aspirasi terkait keselamatan pengguna jalan, kepatuhan terhadap aturan mengenai kapasitas muatan kendaraan, serta penggunaan kendaraan operasional dapat dibahas bersama secara konstruktif.
Melalui langkah audiensi ini, Laskar NKRI DPC Purwadadi menegaskan komitmennya untuk mengedepankan dialog dan koordinasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, dengan harapan tercipta solusi yang mengedepankan keselamatan, kepatuhan terhadap peraturan, serta hubungan yang harmonis antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. (Ferry)
