KABUPATEN BEKASI-Jabartandang.com,”

oleh -5 views

KABUPATEN BEKASI-Jabartandang.com,” – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar rapat koordinasi untuk membahas persoalan dua kepala keluarga (KK) warga Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, yang dilaporkan terisolir akibat pengembangan kawasan industri oleh PT Wahana Karya Sukses Mandiri.

Rapat tersebut berlangsung pada Jumat (20/11/2026) pukul 08.00 WIB di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Gedung Bupati Bekasi lantai 2. Pertemuan digelar menyusul laporan dan aspirasi masyarakat terkait dampak pengembangan kawasan industri terhadap akses kehidupan warga setempat.

Sejumlah pihak hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Bupati Bekasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Syaiful Islam, sejumlah kepala dinas terkait, Camat Serang Baru, Kepala Desa Nagasari, serta perwakilan PT Wahana Karya Sukses Mandiri.

Dalam pembahasan tersebut, persoalan yang menjadi perhatian utama adalah aspek kemanusiaan, khususnya keberadaan dua KK yang membutuhkan kepastian akses jalan dan jaringan listrik untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Perwakilan PT Wahana Karya Sukses Mandiri, Budiyanto, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bekasi, jajaran DPRD, serta aparatur pemerintah daerah yang telah merespons persoalan tersebut dengan cepat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati beserta rekan-rekan di DPRD dan juga aparatur Pemda Kabupaten Bekasi yang telah merespons dengan cepat terkait isu pengembangan kawasan industri di Desa Nagasari. Ada beberapa hal yang dibahas, tetapi yang menjadi perhatian utama adalah sisi kemanusiaan,” ujar Budiyanto.

Budiyanto menjelaskan, pihak perusahaan sebelumnya telah menjalankan sejumlah proses administrasi dan ketentuan teknis terkait pengembangan kawasan, termasuk pemindahan atau pembongkaran jalan serta relokasi masjid. Namun, menurutnya, persoalan akses warga menjadi hal yang perlu dicarikan penyelesaian bersama.

Dalam rapat tersebut, Bupati Bekasi menyampaikan permintaan agar perusahaan kembali memberikan akses listrik dan membuka akses jalan bagi warga yang terdampak. Budiyanto menyatakan pihaknya akan menyampaikan arahan tersebut kepada jajaran direksi untuk ditindaklanjuti.

“Kami sebagai perusahaan pada prinsipnya menerima dan akan menyampaikan kepada direksi untuk menindaklanjuti harapan Pak Bupati, khususnya terkait pembukaan kembali akses listrik dan akses jalan,” jelasnya.

Meski demikian, Budiyanto juga berharap adanya komunikasi lanjutan antara pihak keluarga Ibu Hajjah Ilah dengan perusahaan terkait sisa lahan seluas 9.427 meter persegi. Apabila keluarga tersebut tidak berkeinginan menjual tanahnya, perusahaan meminta adanya surat pernyataan resmi tidak akan menjual sebagai dasar untuk menghentikan rencana pembebasan lahan tersebut.

Dengan adanya surat pernyataan tersebut, perusahaan menyatakan akan menghentikan perencanaan pembebasan sisa lahan dan melakukan revisi site plan atau rencana tapak pengembangan kawasan industri.

Selain itu, Budiyanto mengungkapkan perusahaan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Pihaknya juga meminta agar laporan yang telah disampaikan keluarga Hajjah Ilah ke Polres Metro Bekasi dapat dicabut sebagai bagian dari upaya penyelesaian secara kekeluargaan.

“Kami berharap semangat kita adalah kebersamaan dan mencari solusi. Karena itu, kami meminta adanya komunikasi dengan pihak keluarga, termasuk terkait laporan di Polres Metro Bekasi, agar persoalan ini bisa diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budiyanto menjelaskan bahwa rencana pengembangan kawasan industri fase 2 di Desa Nagasari memiliki luas sekitar 280 hektare. Menurutnya, pengembangan tersebut memiliki potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Ia mencontohkan, KITIC Fase 1 yang memiliki luas sekitar 120 hektare saat ini telah menampung kurang lebih 100 pabrik. Sementara untuk fase 2, perusahaan memperkirakan terdapat potensi pembangunan sekitar 100 hingga 150 pabrik.

“Kalau masing-masing pabrik membutuhkan sekitar 100 tenaga kerja, maka potensi penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 10.000 hingga 15.000 orang. Ini tentu menjadi potensi ekonomi yang cukup besar bagi Kabupaten Bekasi,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, perusahaan juga kembali menawarkan skema kompensasi kepada pemilik sisa lahan seluas 9.427 meter persegi. Budiyanto menyebut pihaknya menawarkan pembayaran sebesar Rp1 juta per meter persegi, dengan total nilai mencapai Rp9,427 miliar, ditambah tanah pengganti dengan luas yang sama di lokasi yang menurut perusahaan lebih strategis.

Budiyanto berharap tawaran tersebut dapat menjadi bahan komunikasi dan pertimbangan bagi pihak keluarga maupun masyarakat yang ingin membantu mempertemukan kedua belah pihak.

“Kami masih membuka ruang komunikasi. Tawaran kami adalah kompensasi Rp1 juta per meter persegi dan tanah pengganti dengan luas yang sama, yakni 9.427 meter persegi. Harapan kami, semua pihak dapat membantu membangun komunikasi agar ditemukan solusi terbaik,” pungkasnya.

Persoalan dua KK warga Kampung Nambo tersebut kini menjadi perhatian bersama. Diharapkan, hasil koordinasi antara Pemkab Bekasi, DPRD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pihak perusahaan dapat menghasilkan solusi yang mengutamakan kepentingan kemanusiaan, kepastian akses warga, serta penyelesaian persoalan secara adil bagi semua pihak.
(Ad/tim).***