Jabartandang.com,” – Di era digital yang serba cepat ini, kritik terhadap pejabat publik tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah. Media sosial penuh dengan komentar pedas, analisis dangkal, hingga hinaan yang sering kali lebih bersifat emosional daripada substantif. Memang, kritik adalah bagian dari demokrasi. Namun, yang perlu direnungkan adalah: sudahkah kita pantas untuk terus-menerus mengkritik jika diri sendiri belum mampu membuktikan lebih baik?
Mengelola negara, daerah, atau institusi bukan perkara ringan. Pejabat publik dihadapkan pada keterbatasan anggaran, tekanan politik, kepentingan masyarakat yang beragam, dan birokrasi yang kompleks. Mudah bagi masyarakat untuk berkata “seharusnya begini” atau “kalau saya jadi dia, pasti lebih baik.” Padahal, banyak dari kita bahkan belum tentu bisa mengelola organisasi kecil tanpa konflik, apalagi mengatur satu kota atau negara.
Kritik seharusnya bukan ajang pelampiasan frustrasi. Ia harus dibarengi dengan pemahaman, data, dan niat untuk membangun. Kritik yang tidak dilandasi kompetensi dan empati justru lebih dekat dengan celaan ketimbang koreksi.
Ironisnya, banyak orang yang getol mengkritik pejabat justru menunjukkan sikap yang kontradiktif dalam kehidupan sehari-hari. Tidak disiplin, tidak jujur, tidak amanah, bahkan tidak pernah terlibat dalam kegiatan sosial yang membangun masyarakat. Bagaimana mungkin kita menuntut integritas dari pemimpin jika kita sendiri abai pada nilai-nilai itu?
Kita tentu berhak menyuarakan pendapat. Namun, mari seimbangkan kritik dengan introspeksi. Apakah kita sudah memberi kontribusi nyata? Apakah kita paham kompleksitas permasalahan yang sedang dikritik? Dan yang paling penting, apakah kita menginginkan perbaikan atau hanya sekadar mencari kesalahan?
Demokrasi bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang mendengarkan dan memahami. Jika ingin perubahan yang nyata, mulailah dari diri sendiri. Karena sejatinya, kualitas pemimpin adalah cerminan kualitas masyarakatnya.(Iwan)
