Jabartandang.com,” – Cirebon., Tunjangan anggota DPRD Kota Cirebon mendadak jadi bahan sorotan publik setelah nilainya terungkap jauh lebih tinggi dibandingkan tunjangan anggota DPR RI. Fakta mencolok ini tercatat dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 5 Tahun 2025 yang diteken Wali Kota Effendi Edo pada 26 Maret 2025.
Mengacu regulasi tersebut, Ketua DPRD Kota Cirebon berhak atas tunjangan perumahan sebesar Rp52,9 juta per bulan. Anggota DPRD pun tak kalah “dimanjakan” dengan Rp45 juta per bulan. Belum lagi tunjangan transportasi Rp29,4 juta dan tunjangan komunikasi insentif Rp10,5 juta. Jika dijumlah, seorang Ketua DPRD bisa mengantongi hingga Rp173 juta per bulan—semua bersumber dari APBD Kota Cirebon yang totalnya Rp1,7 triliun tahun ini.
Aktivis Cirebon, Sandy Markos, menilai angka tersebut bukan hanya berlebihan, tapi juga tidak etis. Pasalnya, Pemkot sudah menyediakan rumah dinas untuk pimpinan DPRD di Jalan KS Tubun dan Jalan Sudarsono.
“Fasilitas sudah ada, tapi masih ditambah tunjangan rumah yang nilainya fantastis. Itu sama saja mengakali uang negara,” tegas Sandy, Senin (8/9/2025).
Nada serupa disampaikan warga Cirebon, Benediktus Yuda Thomas. Ia menilai besarnya tunjangan bertolak belakang dengan asas kepatutan dan minim transparansi.
“Besaran tunjangan ini otomatis, tidak berbasis kinerja, tidak dievaluasi, bahkan di saat banyak anggota dewan sering absen rapat maupun paripurna,” kritik Yuda.
Yuda pun mendesak adanya moratorium tunjangan, khususnya untuk pos perumahan dan transportasi.
“Kalau mau Cirebon kondusif, cabut saja tunjangan rumah Rp45 juta untuk anggota dan Rp52 juta untuk ketua DPRD. Anggarannya lebih baik dialihkan ke pelayanan publik,” ujarnya lantang.
Respons Pemkot
Menanggapi kritik publik, Wali Kota Cirebon Effendi Edo beralasan tunjangan tersebut sudah melalui proses penilaian appraisal DPRD. Namun, ia mengaku terbuka untuk revisi.
“Kita akan evaluasi bersama DPRD, juga konsultasi dengan Pemprov Jabar dan Kemendagri. Mekanismenya harus sesuai aturan, jadi memang butuh waktu,” jelas Edo.
