Jabartandang.com,” – Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani berbagai persoalan, khususnya di wilayah perbatasan.
Kolaborasi lintas pemerintahan dinilai penting agar penataan wilayah dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, Kota Bandung tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan perkotaan seorang diri.
Terlebih, sejumlah persoalan berada di kawasan perbatasan yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
“Kota Bandung tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Butuh pemerintah provinsi untuk melakukan koordinasi penyelesaian, terutama di daerah perbatasan,” ujar Farhan pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Menurutnya, wilayah Cibiru menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian karena memiliki karakteristik sebagai wilayah perbatasan.
Dalam beberapa hari terakhir, Farhan bahkan intens melakukan pemantauan dan komunikasi terkait kondisi di kawasan tersebut.
Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menjadi ruang untuk membahas berbagai strategi penyelesaian persoalan melalui pendekatan yang lebih persuasif dan komunikatif.
Farhan menuturkan, penataan dan penertiban harus mengedepankan pendekatan humanis dan menghindari pendekatan represif.
Untuk itu, pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha, menjadi bagian penting dalam proses penataan.
“Kalau penataan dan penertiban akan jalan terus sesuai dengan semangat yang telah dicontohkan Pak Gubernur. Sementara itu, untuk menghindari kata-kata represif, harus ada pemberdayaan,” katanya.
Ia menyebut, sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUKM) perlu segera dilibatkan, baik dari unsur pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun sektor swasta.
Pemberdayaan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi sehingga penataan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang.
Farhan mengatakan, hubungan antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar berjalan dalam semangat yang sama. Tidak terdapat dikotomi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi dalam menangani persoalan masyarakat.
“Tidak ada dikotomi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, antara gubernur dengan wali kota. Semuanya sejalan dan sinkron,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan berikutnya adalah memastikan komunikasi dan koordinasi tersebut dapat dipahami masyarakat secara luas.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah kota dan provinsi perlu dilakukan secara rutin, termasuk pada tataran operasional.
“Sinkronisasi ini berjalan secara rutin dan berjalan untuk berbagai macam isu,” katanya. (Iw)**
